Jakarta — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI terus memperkuat peran Katalog Elektronik sebagai instrumen strategi dalam mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Katalog Elektronik menjadi bagian penting dalam transformasi pengadaan digital nasional yang memungkinkan proses belanja pemerintah berlangsung lebih terbuka dan terukur.
Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018, Katalog Elektronik merupakan sistem informasi yang memuat berbagai informasi terkait barang/jasa, mulai dari daftar produk, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Produk Dalam Negeri (PDN), produk berstandar SNI, produk industri hijau, negara asal, hingga harga dan profil penyedia. Dengan cakupan tersebut, Katalog Elektronik tidak sekadar menjadi daftar harga, melainkan ekosistem pasar digital yang dinamis.
LKPP menegaskan bahwa harga yang tercantum dalam Katalog Elektronik merupakan harga penawaran maksimal (plafon). Dalam praktiknya, proses e-purchasing menjamin adanya negosiasi antara instansi pembeli dan penyedia guna memperoleh nilai terbaik.
Negosiasi ini memastikan tahapan krusial untuk efisiensi penggunaan anggaran, khususnya dalam pengadaan dengan volume besar.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, SH., KN., menekankan pentingnya memahami Katalog Elektronik secara utuh.
Menurutnya, Katalog Elektronik kerap disalahpahami seolah-olah menjadi metode pengadaan yang paling dekat dengan potensi penyimpangan, padahal pada prinsipnya risiko tersebut tidak melekat pada sistem, melainkan pada integritas para pelaku pengadaan.
“Risiko penyimpangan bukan melekat pada sistem, melainkan pada integritas para pelaku pengadaan. Katalog Elektronik justru dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” ujar Setya.
Ia menambahkan, negosiasi wajib dilakukan apabila tidak dilaksanakan mini kompetisi. Bahkan setelah mini kompetisi pun, instansi tetap dapat melakukan negosiasi lanjutan guna mendapatkan harga terbaik sesuai kebutuhan.
LKPP juga tidak menetapkan harga tunggal secara kaku demi menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Fitur negosiasi dalam Katalog Elektronik memberikan ruang bagi penyedia untuk menawarkan harga secara kompetitif. Sebaliknya, pengadaan tanpa negosiasi berpotensi menimbulkan persaingan dan memicu harga yang tidak wajar.
Setya juga mengingatkan bahwa praktik negosiasi di luar sistem menjadi salah satu celah penyimpangan yang sering ditemukan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Oleh karena itu, seluruh proses negosiasi harus dilakukan secara transparan dalam sistem Katalog Elektronik.
Dalam sistem ini, Penyedia bertanggung jawab atas penayangan produk yang meliputi harga awal serta pemenuhan spesifikasi dan kualitas produk yang ditawarkan. LKPP berperan sebagai regulator sekaligus pengelola platform, melakukan verifikasi administratif serta menetapkan aturan main.
Sementara itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga sebelum transaksi.
Lebih lanjut, penetapan referensi harga dalam e-purchasing tidak dilakukan oleh LKPP, melainkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing instansi berdasarkan informasi pasar.
“PPK yang menyusun referensi harga sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan mempertimbangkan kondisi pasar,” jelas Setya.
Untuk menjaga kewajaran harga, LKPP juga membentuk tim patroli harga yang bertugas menyatukan produk dalam Katalog Elektronik. Produk dengan harga yang tidak wajar dapat diturunkan dari sistem. Ke depan, pengawasan ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas dan meminimalkan potensi kecurangan.
“Nah, kita sekarang lagi nyiapin pakai sistem AI. Kan kalau yang patroli manual itu, rawan penyalahgunaan wawenang” ucap Setya.
Beliau juga mengajak masyarakat umum dan semua pihak untuk mengawal agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan
Melalui sistem Katalog Elektronik memastikan, LKPP setiap tahapan pengadaan dapat ditelusuri secara digital dan dipertanggungjawabkan. Sistem ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pengadaan pemerintah yang transparan, efisien, dan berintegritas.
Artikel ini telah tayang di
Voice Netizen
Editor : Qurrota A'yun